Perpres 75 Tahun 2019 Apa Masih Tetap Brrtahan?

24 Februari 2020
Penulis 
Oleh : Dr. Chazali H. Situmorang, Apt, M.Sc.
(Pemerhati Kebijakan Publik-Dosen  FISIP UNAS)
 
ClickNnews.com [Cibubur] - Rapat dengar pendapat gabungan DPR dengan Pemerintah yang dihadiri oleh Menko PMK, Menkeu, Menkes, Mensos dan Direktur Utama BPJS Kesehatan pada 18 Februari 2020 yang lalu, merupakan antiklimaks dari rentetan raker dan RDP bahkan FGD yang sudah dilakukan berulang-ulang antara Pemerintah dengan DPR (Komisi IX). 
 
Nada tinggi dan kejengkelan berhamburan keluar dari mulut anggota DPR Komisi IX secara solid untuk menggempur pemerintah, khususnya Menkes pada RDP sebelumnya 20 Januari 2020. Kekecewaan dan kekesalan mereka disulut dengan sikap Menkes yang pasrah, menyerah tidak ada solusi atas keinginan DPR untuk tidak menaikkan iuran kelas 3 mandiri, yang tercantum dalam Perpres 75/2019. 
 
Dirut BPJS Kesehatan bersikukuh untuk tidak mengikuti “perintah” Menkes dan tekanan DPR, karena akan menabrak dan melampui wewenangnya yang diamanatkan dalam UU BPJS. 
 
Menjelang RDP gabungan 18 Februari 2020, pihak pemerintah melakukan rapat konsolidasi di komandoi oleh Menko PMK, dihadiri Menteri terkait dan Dirut BPJS Kesehatan. Hasil konsolidasi, semua pembantu presiden tersebut sepakat tetap teguh menjalankan Perpres 75/2019, khususnya kebijakan kenaikan iuran untuk PBPU dan BP peserta JKN. Bahkan pada saat ini dalam waktu dekat akan diluncurkan lagi dana Rp. 15,5 triliun bersumber dari PBI (APBN), yang akan ditarik didepan. Supaya dapat secara bertahap menutup lobang defisit yang sudah semakin mengecil, dari perhitungan sebelumnya.  
 
Pada akhir tahun, Menkeu sudah meluncurkan dana Rp. 13,5 triliun untuk membayar faskes tertunggak, bersumber dari selisih kenaikan iuran PBI (APBN dan APBD), yang dibiayai oleh Pemerintah sesuai amanat Perpres 75/2019. 
 
Apa yang menarik dari RDP  gabungan DPR dengan Pemerintah  dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani, dan Wakil Ketua Muhaiman Iskandar, Sumi Dasco, dan Rahmat Gobel. Terkesan rapat cukup serius, karena jarang-jarang RDP gabungan DPR dihadiri lengkap Ketua dan Wakil Ketua. Rapat tentu lebih soft, sebab Puan sebelumnya adalah Menko PMK, dan terlibat intens dalam turut menyelesaikan persoalan defisit DJS JKN, walapun belum memberikan hasil maksimal. Tetapi sudah dihasilkan 9 skema kebijakan terpadu ( bauran kebijakan)  yang harus dilakukan oleh BPJS Kesehatan bersama stakeholder terakait.
 
"Yang dibicarakan tadi terkait dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang telah berlaku sejak 1 januari 2020. Ada keinginan dari DPR bahwa untuk pekerja PBPU-BP itu tidak dinaikan iurannya," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
 
Puan meminta argumentasi pemerintah menaikan iuran BPJS. Dia menuturkan, DPR dan pemerintah pada 2 September 2019, sudah sepakat tidak menaikan iuran BPJS Kesehatan karena belum dilakukan pembersihan data. 
 
Ya kata kuncinya cleansing data, yang tidak pernah mejadi perhatian Menkes dan Komisi IX DPR secara spesifik, karena memang menjadi domain komisi VIII DPR, sebagai mitra Kemensos yang bertanggung jawab atas data orang miskin. 
 
Pada pertemuan ini, pemerintah berargumentasi sudah dilakukan pembersihan sejak November sampai Desember 2019.
"Namun kemudian pemerintah berargumetasi bahwa _cleansing_ data 27,44 juta jiwa sudah dilakukan sejak bulan November sampai Desember, sehingga artinya pemerintah sudah melakukan effort untuk bisa menaikan iuran BPJS, walupun belum semua di _cleansing_ datanya. Namun paling tidak 27,44 juta jiwa itu sudah di-cleansing data-nya. Kata pemerintah," ucap Puan.
 
Dari situasi tersebut, apa sebenarnya keinginan DPR. Puan menyatakan bahwa keinginan DPR sebagai berikut: "Ada keinginan dari DPR untuk kemudian tidak menaikkan iuran, tapi dari argumentasi dari pemerintah maka kami meminta 19,9 juta jiwa yang saat ini merasa keberatan atau tertampung karena tidak bisa membayar iurannya, bisa dimasukkan ke dalam data PBI dari  30 juta orang yang saat ini sedang di-_update_ atau di-_cleansing_ oleh Kemensos," kata Puan.
 
Intinya, Ketua DPP PDI Perjuangan itu mengatakan, DPR tetap pada posisi menolak kenaikan iuran. Tetapi, mendengar argumentasi pemerintah tersebut, Puan meminta memperbaharui data peserta BPJS yang keberatan. Satu jalan tengah yang sudah menunjukkan arah solusi yang menuju problem solving. 
 
*Kemelut data*
Ada keraguan masyarakat maupun anggota DPR atas kebenaran cleansing data yang dilakukan sesuai versi pemerintah. Ada kesan perbedaan data yang perlu di _cleansing_ versi Mensos dengan tim Pemerintah lainnya yang melakukan  RDP dengan Komisi IX DPR. 
 
Tapi mari kita cermati apa yang dikatakan oleh Mensos yang bergaya _low profile_  tersebut. Kementerian Sosial menyatakan terdapat 30 juta peserta yang seharusnya ditanggung dalam segmen penerima bantuan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBI BPJS) Kesehatan.
 
Penjelasan lebih rinci disampaikan Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Said Mirza Pahlevi menjelaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pembenahan data. Tahun lalu, jumlah peserta yang seharusnya menerima PBI ini mencapai 40 juta orang. Ini PBI yang bersumber dari APBN loh. Catat APBN 2020 mengalokasikan untuk 96,8 juta fakir miskin dan tidak mampu. 
 
"10 juta sudah dibersihkan pada 2019, tahun ini mau dibersihkan lagi, diganti dengan yang di dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial). Bukan mengganti dengan dari luar DTKS yang Pekerja Bukan Penerima Upah [PBPU atau peserta mandiri], itu kan sama saja mengeluarkan yang tidak pasti dan memasukkan yang tidak pasti juga," ujar Said, Selasa (18/2/2020).
 
Menurutnya, kecepatan proses pemadanan data turut bergantung kepada pendataan dan pemutakhiran data dari pemerintah daerah (pemda). Namun, Said menjelaskan bahwa proses tersebut terus dilakukan setiap waktu.
 
Dia menjabarkan bahwa dengan sistem teknologi informasi saat ini, pemutakhiran data oleh Pemda dapat berlangsung setiap 24 jam. Meskipun begitu, data harian tersebut tidak dapat langsung menjadi tolok ukur bagi kepesertaan PBI.
 
"Setiap 24 jam Pemda bisa meng-update data, tetapi Surat Keputusan [DTKS] keluarnya setiap Januari, April, Juli, dan Oktober. Kalau update bisa kapanpun, online," ujar dia.
 
Menurut Said, data tersebut terus berubah karena kondisi sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, seperti penduduk yang meninggal dan yang tingkat ekonominya meningkat akan dikeluarkan dari DTKS. Oleh karena itu, pendataan DTKS akan terus berlangsung, begitupun pemadanan datanya dengan data peserta PBI.
 
Dari apa yang disampaikan oleh Kepala Pusdatin Kessos  diatas, jelas secara teknis dengan sistem IT yang canggih, setiap 24 jam dapat diamati dinamika data terpadu kesejahteraan sosial, berdasarkan in put data yang masuk dari daerah (Kabupaten/kota). Namun regulasinya mengharuskan Pusdatin untuk up dating data setiap 3 bulan. 
 
Tetapi bukan berarti setiap saat tidak dapat diperoleh, pasti bisa, karena sudah _on line_ dan _real time_.  Seperti itulah kerja Pusdatin Kessos. Sekali-kali perlu juga Pusdatin melakukan _pubic hearing _ untuk menjelaskan bagaimana cara Pusdatin bekerja dan sejauh mana kontribusi dan kolaborasi Pemda Kab/kota. 
 
Terkait PBI, memang regulasinya (PP 101/2012), menugaskan Kemensos yang menerbitkan daftar PBI. Awal sumber data dari TNP2K yang 15 tahun sudah dilakukan pendataannya oleh BPS. Dari BPS dikelola TNP2K ( Tim dibawah Kantor Wapres). Di verifikasi dan validasi oleh TNP2K, kolaborasi dengan daerah, dan menjadi basis data untuk program BLT,PKH, Raskin dan skema bansos lainnya. 
 
Setelah terbitnya UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin,  yang memberikan mandat kepada Kemensos untuk mendata fakir miskin, maka TNP2K  menyerahkan data fakir miskin kepada Kemensos. 
 
Jika dicermati tugas pendataan yang cakupannya sangat luas, dan mencakup seluruh wilayah Indonesia, dan diamanatkan dalam UU tentang Fakir Miskin, maka sudah tidak mungkin lagi pengelolaan data di Kemensos ditangani struktur organisasi selevel eselon II (Pusat), tetapi sudah seharusnya pada level Badan (Eselon I). 
 
Peningkatan status menjadi Badan terasa penting karena kemelut data yang tidak henti-hentinya dan menjadi sumber pertengkaran antar sektor pemerintah dan juga dengan DPR. 
 
Jika kelembagaannya statusnya kuat, dukungan anggaran memadai, wewenang koordinasi lintas sektor dan antar propinsi dan kabupaten/kota, maka akan diikuti dengan SDM yang profesional, tentu akan  dapat menghasilkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang handal, akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. 
 
Dari sisi legislatif, komisi antar DPR perlu dibangun kolaborasi baik. Bagaimana kita melihat “pertengkaran” antara pemerintah dengan Komisi IX DPR, membahas masaalah yang inti masalaahnya data PBI, dan penyelesaian akan tuntas jika melibatkan dari awal dengan Komisi VIII DPR dan Kemensos dari pihak pemerintah. 
 
Kalau kita cermati pernyataan Puan Maharani Ketua DPR RI, intinya DPR menolak kenaikan iuran JKN untuk PBPU dan BP, khususnya kelas 3. Tetapi DPR memahami argumentasi pemerintah. 
 
DPR mendesak pemerintah melalui Kemensos untuk menyelesaikan cleansing data PBI secepatnya, sehingga dapat dipastikan bahwa sebanyak 19,9 juta peserta JKN mandiri kelas 3 dapat masuk PBI. Kewajiban Kemensos untuk memastikan apakah 19,9 juta pemegang kartu JKN mandiri masuk dalam katagori fakir miskin dan tidak mampu. 
 
Sepanjang Kemensos belum menyelesaikan tugasnya, pemahaman  saya pemerintah tetap  patuh dan loyal pada Perpres 75/2019......****
 
 

Tinggalkan Komentar Anda

Terimakasih Telah Berpartisipasi Memberikan Komentar

English News

Peduli Bencana

Sosok dan Komunitas

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

AKTA PENDERIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

No.07 Tanggal, 10 Desember 2019

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA : Nomor AHU-006384.AH01.01.Tahun 2019

BERITA TERPOPULER

PENULIS POPULER