Gugat Kades, Mantan Perangkat Desa Menang Di PTUN dan MA, Begini Jalan Ceritanya

28 Januari 2020
Penulis 

ClickNnews.com [Cirebon-Jabar] -  Buntut pemberhentian Lima perangkatnya, Kades Balerante Kevamatan Palimanan, Cirebon digugat ke   Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berlanjut hingga ke Mahkamah Agung (MA). Hasilnya, Dua Lembaga Yudikatif itu mengabulkan gugatan lima mantan perangkat Desa Balerante tersebut.

Putusan yanga membatalkan surat keputusan Kuwu (Kades) Balerante atas pemberhentian lima perangkat desa itu mewajibkan Kuwunya mencabut surat pemberhentian  yang sudah diterbitkan.

Adapun Kelima perangkat Desa Balerante yang menggugat ke PTUN yakni, 

1. Sumarta sebagai Kasi Pemerintahan, 

2. Yono sebagai Kadus lll, 

3. Herman Felando sebagai Kadus l, 

4. Mustaram sebagai Kaur keuangan,  

5. Sadikin sebagai Kasi Ekbang. 

Mereka diberhentikan sepihak oleh Kuwu baru tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mustaram menjelaskan, pengajuan ke PTUN didasari sikap Kuwu baru yang terpilih 2017 lalu, memberhentikan lima perangkat desa tanpa ada persetujuan dari BPD dan Muspika setempat. 

Padahal menurutny, di dalam peraturan tentang desa, Kuwu boleh mengganti dengan syarat perangkat desa mengundurkan diri, meninggal atau tersangkut tidak kriminal.

“Sejak diberhentikan, hak-haknya sebagai perangkat desa seperti penghasilan tetap (Siltap), Bengkok dan tunjangan lainnya tidak diterima,” ujar Mustaram, seperti dilansir Radarcirebon.com, Selasa (14/1/2020).

Atas sebab itulah, Mustaram dan 4 orang kawananya terpaksa harus menutupi kebutuhan keluarga dengan berutang kepada tetangga dan saudara.

“Gugatan dilayangkan sejak bulan Juni 2018. Kemudian putusan PTUN Bandung terbit pada bulan Febuari 2019. PTUN Jakarta pada Juni 2019 dan  Mahkamah Agung pada Oktober 2019. Semua putusan itu mengabulkan permohonan kami,” jelasnya.

Dasar putusan itu, Mustaram bersama rekan senasib akan menyerahkan salinan ke dinas terkait. Mereka juga akan menyampaikan langsung kepada Bupati Cirebon dan ketua DPRD Kabupaten Cirebon.  

“Kami hanya ingin kembali bekerja sebagai aparat desa dan kembali mendapatkan hak-hak sebagai perangkat desa. Bukan hanya itu, gugatan ke PTUN sebagai pelajaran untuk Kuwu baru bahwa di dalam membuat keputusan, harus bedasarkan undang-undang dan aturan yang ada,” pungkasnya....... (****).

Tinggalkan Komentar Anda

Terimakasih Telah Berpartisipasi Memberikan Komentar

English News

Peduli Bencana

Sosok dan Komunitas

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

AKTA PENDERIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

No.07 Tanggal, 10 Desember 2019

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA : Nomor AHU-006384.AH01.01.Tahun 2019

BERITA TERPOPULER

PENULIS POPULER