Presidium ForumPemuda Pulau Sumbawa Desak Mendagri Prioritaskan Pulau Sumbawa Jadi Provinsi

21 Februari 2020
Penulis 

Azwar, Ketua Presidium FPPS

 

ClickNnews.com [Jakarta] – Presidium Forum Pemuda Pulau Sumbawa (FPPS) mendesak diprioritaskannya Pulau Sumbawa untuk dimekarkan dari Nusa Tenggara Barat menjadi Provinsi tersendiri.

Azwar Muhammad, Selaku Ketua Umum Presidium meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar memasukkan pemekaran pulau sembawa sebagai salah satu prioritas Daerah Otonomi Baru (DOB).

“Sebagai putera daerah kami meminta kepada Mendagri Pak Tito Karnavian agar memprioritaskan pemekaran pulau sembawa, karena ini sudah lama sekali tertunda,” kata Azwar di Jakarta belum lama ini.

Menurut Azwar, dalam keterangan persnya,  Senin (17/2/2020), rencana Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa ini sudah diusulkan sejak lama, dan tertunda pembahasannya sejak kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Azwar menjelaskan, terdapat alasan yang cukup kuat kenapa Pulau Sumbawa harus mekar menjadi provinsi tersendiri dan tidak lagi masuk menjadi provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Salah satunya yaitu IPM NTB yang sangat rendah, yakni berada di posisi ke 29.

“Itu sangat rendah sekali dan bahkan dalam kajian kami jika pulau Sumbawa menjadi provinsi tersendiri IPM nya akan naik,” ujar aktivis yang dikenal dekat dengan tokoh nasional ini.

Selain itu, Mantan Ketua Umum HMI Cabang Yogyakarta ini, kemanfaatan sumber daya alam yang tidak merata dan letak geografis menjadi faktor penghambat kemajuan ekonomi.

Dikatakan aktivis jebolan FTSP UII itu, Antara Lombok dan Sumbawa dipisahkan oleh laut sehingga membuat pelayanan publik terhambat, Akibatnya, pembangunan di daerah itu jadi lambat......... (****)

Tinggalkan Komentar Anda

Terimakasih Telah Berpartisipasi Memberikan Komentar

HUKRIM

English News

TNI-POLRI

Peduli Bencana

Sosok dan Komunitas

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

AKTA PENDERIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

No.07 Tanggal, 10 Desember 2019

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA : Nomor AHU-006384.AH01.01.Tahun 2019

BERITA TERPOPULER

PENULIS POPULER