Gerbang Tani Desak Pembahasan RUU Cipta Kerja Dihentikan

01 Mei 2020
Penulis 

ClickNnews.com [Jakarta] - Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbangtani Indonesia) mendesak dihentikannya pembahasan Omnibus Law Rancangan UU Cipta Kerja. Hal itu termuat dalam rilisnya yang di terima redaksi Clicnusantaranews.com Jum'at siang (01/5/2020).

Gerbang Tani Indonesia menyoroti tentang tergerusnya kedaulatan pangan Indonesia dalam RUU Cipta Kerja tersebut. Melalui Ketuanya, Idham Arsyad, menyayangkan sikap tak peduli DPR yang terus melanjutkan pembahasan itu gelombang protes terus mengalir di tengah pandemi Covid-19.

“Krisis pangan adalah ancaman di depan mata karena pandemi virus covid-19, tetapi DPR seolah tak peduli dengan situasi nasional, dengan terus melanjutkan RUU Cipta Kerja yang bertentangan dengan semangat bangsa untuk melepaskan diri dari ketergantungan produk-produk pertanian impor, terutama pangan” tegas Idham Arsyad.

Meskipun Indonesia sebagai negeri agraris yang mempunyai lahan pertanian yang luas dan subur, akan tetapi pertumubuhan sektor pertanian selalu terendah dibandingkan dengan pertumbuhan sektor lain.

Idham mengungkapkan Data BPS yang menyebutkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian triwulan III-2019 hanya mampu tumbuh 3.08%, bahkan untuk subsektor pangan pertumbuhannya justru minus 4.8%. Padahal tanaman pangan menjadi sangat penting karena penyumbang sekitar 30% terhadap total PDB pertanian.

“Pertumbuhan pertanian yang selalu lebih rendah dibandingkan sektor lain salah satunya dipengaruhi oleh kegiatan impor bahan pangan yang menjadi pekerjan rutin tahunan. Sejak 1960 sampai sekarang, kita terus mengimpor beras, dari tahun1989 hingga sekarang impor jagung tidak pernah absen, gula pasir persetuuan impornya sebanyak 781,88 ton sudah keluar dari Kemendag. Bawag putih, kacang tanah dan bahkan garam pun kita impor sekarang ini” tegas Ketum GerbanTani.

Lebih jauh Idham Arsyad menjelaskan bahwa ketergantungan pada impor komoditas pertanian dan pangan inilah yang melatari lahirnya UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Dikatakannya, jelas dan tegas dalam konsideran disebutkan bahwa pangan adalah bagian hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, pemenuhan pangan ini harus dilakukan oleh Indonesia secara mandiri dan berdaulat. Pasal 3 UU Pangan ini menyebutkan bahwa “penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan keberlanjutan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan.

"Upaya negara untuk mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian dan ketahanan pangan inilah yang diporak-porandakan oleh Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Seluruh ketentuan pasal dalam UU Pasal yang terkait yang menguatkan produksi pangan dalam negeri diubah dan dihapus ketentuannya oleh RUU Cipta Kerja ini”.kata Idham Arsyad.

Idham mencontohkan, misalnya ketentuan pasal 1 ayat (7) UU Pangan No.18/2012 tentang pengertian ketersediaan pangan yang menyatakan bgbahwa, “Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.”

Pada draft RUU Cipta Kerja diubah ketentuannya menjadi “Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri, Cadangan Pangan Nasional dan impor pangan”. “Penghapusan frasa “apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan” jelas menunjukkan RUU Cipta Kerja ini menjadikan impor pangan menjadi bagian utama ketersedian pangan nasional.

Padahal dalam UU Pangan No.18/2012 tegas memposisikan produksi dalam negeri sebagai faktor utama ketersediaan pangan, sedang impor pangan hanya pelengkap”, tegas Idham.

Penolakan Gerbang Tani Indonesia atas RUU itu menjadi keputusan Dewan Pengurus Nasional karena  dipandang bertentangan dengan semangat anak bangsa untuk melepaskan Indonesia dari jebakan impor pangan.

"Kami menolak RUU Cipta Kerja ini yang hanya berujuan menjadikan Indonesia sebagai PENGIMPOR PANGAN SEJATI dengan melemahkan produksi dalam negeri serta memberi karpet merah pada impor pangan, sebagaimana terlihat dari revisi (mengubah, menghapus) terhadap ketentuan pada Pasal 1 ayat (7), Pasal 36, Pasal 39 dalam UU Pangan No.18/2012. Serta ketentuan dalam Pasal 15, Pasal 30 dan Pasal 101 dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani No.19/2013” Kata Idham Arsyad.. .......(Redaksi).

Tinggalkan Komentar Anda

Terimakasih Telah Berpartisipasi Memberikan Komentar

HUKRIM

English News

TNI-POLRI

Peduli Bencana

Sosok dan Komunitas

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

AKTA PENDERIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

No.07 Tanggal, 10 Desember 2019

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA : Nomor AHU-006384.AH01.01.Tahun 2019

BERITA TERPOPULER

PENULIS POPULER