Lompat Tahun DD-ADD Belum Cair, Jemi Yusuf, Waket DPRD Sebut BKD Lakukan Court Of Parleament Kalau Lewat 20 Januari

07 Januari 2020
Penulis 

Clicknusantaranews.com, Tolitoli-Sulteng ~ Bila sampai dengan tanggal 20 Januari ini Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (DD-ADD) belum juga dicairkan kepada semua desa yang ada di Tolitoli, maka dapat diartikan sebagai bentuk Court of Parleament.

Samacam pelecehan atau penghinaan terhadap lembaga legislatif atau lembaga DPRD Tolitoli. Pernyataan itu dikemukakan Jemi Yusuf Alhasni, Wakil Ketua l DPRD Tolitoli seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang menghadirkan Badan Keuanga Daerah dan sejumlah perwakilan Kepala Desa yang ada di Tolitoli, Selasa (7/1/2020).

RDP itu diselenggarakan terkait molornya pencairan DD-ADD yang meresahkan  para Kades dan aparatnya serta masyarakat desa. Apalagi anggaran itu menyeberang tahun dari 2019 dan sekarang sudah masuk 2020.

Dana itu sendiri merupakan anggaran pembiayaan di desa dan hak seluruh desa yang ada di Tolitoli di Tahun Anggaran 2019. 

"RDP tadi untuk mendengarkan alasan dari BKD terkait terlambatnya pembayaran TW (Tri Wulan) terakhir DD-ADD yang mestinya sudah dibayarkan pada akhir Desember lalu," terang Jemi terkait kegiatan yang menghadirkan sejumlah Kades yang menyoal keterlambatan pencairan DD-ADD 2019. 

"Dari penjelasan tadi, alasan utama BKD adalah keterlambatan transfer dana bagi hasil. Mereka (BKD), menyatakan semua akan diselesaikan tanggal 20 Januari ini. Jadi kalau sampai saat itu tidak tuntas, berarti sudah melakukan court of parleament," tambahnya menegaskan. 

Menurut salah satu pimpinan DPRD Tolitoli dari Fraksi Golkar itu, pihaknya akan mencermati kebenaran alasan yang dikemukakan pihak BKD. Saati ini ia sedang mencari dan mempelajari PMK (Peraturan Menteri Keuangan) terkait penyampaian BKD dalam RDP. Segera akan berkoordinasi dengan pihak KPN yang ada Tolitoli mengenai hal itu. 

Pantauan media ini di beberapa desa, para Kades mengalami kesulitan menyelesaikan program pembangunan fisik maupun non fisik karena dananya tertahan. 

Bahkan rata-rata mereka harus ngutang kepada pedagang setempat untuk kegiatan yang sangat mendesak......(Hasbi/Mrf).

2 komentar 361 Kali Dilihat
Ma'ruf Asli

Tinggalkan Komentar Anda

Terimakasih Telah Berpartisipasi Memberikan Komentar

Daftar Komentar

  • Suleman A. Pena Suleman A. Pena Selasa, 07 Januari 2020

    Isu yang beredar di telinga publik saat ini. Masuk Perencanaan untuk TA 2020 Di Dinas Tetkait, Baru Kemudian TW dan TAHAP Terakhir Akan Di Cairkan. Jika Hal Itu Demikian Dilakukan, Untuk Pencairan TW 1 dan Di Tahun 2020 ini Apa Kah Syaratnya Pelaporan TW Pertama Kegiatan TW IV TA 2019 ?
    Kalau itu Terjadi, Disinilah Awal Admimistrasi Desa Untuk Kab. Tolitoli Berantakan Tidak Karuan. ???

    Pesan, Seharusnya Bupati Tolitoli Harus Bergerak Dalam Hal ini! Jangan Ketika Sudah Di Akhir Masa Jabatan Sudah Tidak Peduli Dengan Anak Kabupaten (DESA)
    #SALAMAPARATURDESA

    Laporkan
  • Ardiansyah Ardiansyah Selasa, 07 Januari 2020

    Apa Tangapan ketua dpr selaku pimpinan sidang pak.....dan tindakan apa yang di ambil dpr apabila bkd melanggr komitmenya

    Laporkan

HUKRIM

English News

TNI-POLRI

Peduli Bencana

Sosok dan Komunitas

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

AKTA PENDERIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

No.07 Tanggal, 10 Desember 2019

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA : Nomor AHU-006384.AH01.01.Tahun 2019

BERITA TERPOPULER

PENULIS POPULER