Kabag Hukum Setdakab Lombok Barat Pastikan Produk Hukum Penanganan Covid-19 Tepat dan Sesuai Kebutuhan Lapangan

14 Mei 2020
Penulis 

 

Kepala Bagian Hukum Setda Lombok Barat, Ahmad Nuralam, SH.,MH. (Foto: DetikNTB.com)

 

ClickNnews.com [Lombar-NTB] - Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Barat memastikan, Ahmad Nuralam, SH.,MH, memastikan produk hukum untuk kepentingan penanganan Covid-19 sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan.

Setidaknya ada sebanyak 15 produk hukum, di antaranya dua produk Peraturan Bupati (Perbub) dan 13 Keputusan Bupati. Semua produk hukum itu sudah diserahkan kepada Karo Hukum Setda Provinsi NTB per 5 Mei 2020 lalu.

Penegasan itu disampaikan Ahmad Nuralam kepada media ini Kamis (14/5/2020). Menurutnya Regulasi yang dikeluarkannya itu berdasarkan kebutuhan lapangan untuk memudahkan sekaligus menjadi acuan serta pijakan hukum pengambilan kebijakan dalam penanggulangan dampak pandemi covid-19. 

Sejumlah produk hukum yang dikeluarkannya itu dalam rangka membackup penanganan Covid-19 seperti penetapan kondisi bencana non alam, tanggap darurat, rekayasa lalu lintas serta produk hukum penetapan tenaga medis sebagai garda terdepan dalam menangani pasien positif Corona.

Mantan Aktifis HMI Yogyakarta itu mengatakan sejauh ini pihaknya sudah menyusun dan menetapkan produk hukum terkait dengan mekanisme penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahap pertama. Produk hukum itu telah menjadi rujukan dalam pelaksanaan tahap I.

Meski demikian, Alumnus FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini tidak menutup peluang adanya perubahan atau perbaikan jika di perlukan.

“Jika ada perubahan (pada produk hukum itu) akan diperbaiki di kemudian hari,” jelasnya.

Pemerintah Lombok Barat khususnya bagian hukum, memastikan pelaksanaan hukum sesuai dengan koridornya agar tidak menimbulkan masalah terhadap petugas yang menjalankan fungsinya di lapangan.

Pihaknya bersama inspektorat mengkaji persoalan-persoalan yang kemungkinan akan timbul di tengah masyarakat akibat dari pelaksanaan produk hukum terkait dengan penanganan bencana non alam Covid-19 di Lombok Barat.

“Bagian hukum juga sering didatangi beberapa SKPD untuk berkonsultasi mitigasi terhadap persoalan hukum yang kemungkinan timbul terhadap proses penanganan Covid-19 ini,” ungkapnya seperti dilansir DetikNTB.Com......(****).

 

Tinggalkan Komentar Anda

Terimakasih Telah Berpartisipasi Memberikan Komentar

HUKRIM

English News

TNI-POLRI

Peduli Bencana

Sosok dan Komunitas

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

AKTA PENDERIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

No.07 Tanggal, 10 Desember 2019

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA : Nomor AHU-006384.AH01.01.Tahun 2019

BERITA TERPOPULER

PENULIS POPULER