Bahas Perpanjangan PSBB Melalui Vidio Conference, Begini Sikap Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf

17 Mei 2020
Penulis 

 
ClikNnews.com [Gorontalo] - Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf, saat mengikuti rapat forkopimda bersama Gubernur dan Bupati/Walikota, melalui video conference, Ahad (17/5/2020), menyampaikan sikapnya mewakili lembaga yang dipimpinnya.

Sikap dari DPRD Provinsi Gorontalo menyampaikan beberapa yang terkait penentuan perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk penanganan dan pencegahan Covid-19.

Dari beberapa yang disampaikan itu, diantaranya soal himbauan untuk tidak melaksanakan perayaan hari raya ketupat, yang menjadi tradisi masyarakat Gorontalo, usai hari raya Idul Fitri. Ia menyarankan agar sebaiknya dipertimbangkan untuk tidak dilaksanakan sementara waktu.

"Mengingat, hal ini pasti akan menimbulkan penumpukan orang -orang di tempat-tempat tertentu yang merayakan,” ungkap Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris Jusuf dalam rapat Forkopimda bersama Gubernur dan Bupati/Walikota

Tidak hanya itu, Paris pun meminta agar waktu pelaksanaan PSBB dapat di rubah, yakni dimulai dari pukul 06.00 Wita hingga 19.00 Wita, dengan tetap taat terhadap regulasi dan ketentuan yang ada.

Politisi Golkar asal Kabupaten Gorontalo ini turut mendukung, upaya dari seluruh kepala daerah se- Provinsi Gorontalo, yang meminta lanjutan PSBB dalam rangka penanganan kasus Covid-19, juga semua langkah pelaksanaan, berdasarkan kesimpulan kajian-kajian yang akan ditempuh.

Nah kini Kasus Covid-19 Bertambah, maka sikap Deprov Gorontalo Dukung Usulan PSBB agar wabah ini lekas berakhir. Karena wabah ini sudah membuat kita jenuh dan membuat perekonomian akan lumpuh total jika kita terus melawan.[]

Penulis : Zulkarnain

Tinggalkan Komentar Anda

Terimakasih Telah Berpartisipasi Memberikan Komentar

HUKRIM

English News

TNI-POLRI

Peduli Bencana

Sosok dan Komunitas

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

AKTA PENDERIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

No.07 Tanggal, 10 Desember 2019

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA : Nomor AHU-006384.AH01.01.Tahun 2019

BERITA TERPOPULER

PENULIS POPULER