Dinilai Tak Transparan Anggaran, DPRD Tolitoli Pansuskan Gugus Tugas Penangnan Covid-19 Kabupaten Tolitoli

20 Mei 2020
Penulis 

Kantor DPRD Tolitoli

 

ClickNnews.com [Tolitoli-Suiteng] - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tolitoli akhirnya membentuk panitia khusus (Pansus) terkait Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Tolitoli, Rabu (20/5/2020).

Jemi Yusuf Al-Hasni selaku Wakil Ketua DPRD Tolitoli yang memimpin sidang itu kepada media ini mengungkapkan bahwa langkah membentuk Pansus mereka lakukan setelah dalam rapat dengan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Tolitoli tidak transparan.

"Setelah melalui rapat dengar pendapat bersama Gugus Tugas Covid-19 bebearapa waktu lalu, dari rapat tersebut kami beranggapan Gugus Tugas Covid-19 tidak transparan dalam pengangganan masalah sosial di Kabupaten Tolitoli. Untuk itu DPRD Tolitoli yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan, perlu membentuk Panitia Khusus dalam mengawal kerja Gugus Tugas Covid-19," kata Jemi usai memimpin rapat DPRD Tolitoli kepada Clicknusantaranew.com. Rabu.

Menurut Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Golkar itu, langka DPRD membentuk Pansus tersebut didasari oleh ketentuan UU NO 23/2014 tentang Pemda, dimana fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan Perda & Peraturan Kepala Daerah.

Dijelaskan Jemi, Pansus akan bekerja melakukan pengawasan atas kerja Gugus Tugas Covid-19 dan pelaksanaan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 dan 7 tentang penjabaran pergeseran APBD Tolitoli TA. 2020.

Dari hasil rapat pembentukan Pansus Pengawasan Kerja Gugus Tugas Covid-19 itu, ditetapkan sebagai Ketua Pansus dalam Rapat Paripurna adalah I Nyoman Mulyada dari Fraksi Partai Nasdem. Adapun Sekretarisnya, yang disepakati adalah Suci Amika dari Fraksi PDIP.

"Paripurna pembentukan saya pimpin, untuk Ketua Pansus, I Nyoman Mulyada dan Sekretaris, Suci Amika," ungkap Jemi Yusuf

Dikatakannya pula bahwa kerja yang akan dilakukan adalah mengawasi kerja Gugus Tugas yang dinilai tidak transparan dari sisi penganggaran dan penggunaannya. Pergeseran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) yang dilakukan dengan Peraturan Bupati memerlukan kecermatan serta intensitas yang fokus sehingga kehadiran Pansus sangat relevan...... (Redaksi).

 

Tinggalkan Komentar Anda

Terimakasih Telah Berpartisipasi Memberikan Komentar

HUKRIM

English News

TNI-POLRI

Peduli Bencana

Sosok dan Komunitas

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

AKTA PENDERIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. TRIPUTRA MEDIA NUSANTARA

No.07 Tanggal, 10 Desember 2019

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA : Nomor AHU-006384.AH01.01.Tahun 2019

BERITA TERPOPULER

PENULIS POPULER